Beredar Hoaks Catut Nama Zulhas, Ketua PAN Kota Mojokerto: Jangan Nilai Pemimpin dari Kutipan Palsu

 

Tagarterkini.com, MOJOKERTO – Ketua DPD PAN Kota Mojokerto, Moeljadi, mengajak masyarakat lebih bijak bermedia sosial. Ia meminta warga tidak mudah percaya kutipan viral yang belum terverifikasi, terutama yang mencatut nama pejabat publik.

Ajakan itu menyusul kembali beredarnya narasi yang mengatasnamakan Ketua Umum PAN sekaligus Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas.

Dalam narasi tersebut, Zulhas disebut pernah berkata, “Rakyat terlalu banyak mengkritik, tapi isinya kosong. Rakyat itu aib bagi pemerintah.”

“Jangan menilai seorang pemimpin dari kutipan yang tidak pernah ia ucapkan. Kita harus melihat dulu apakah benar pernyataan itu disampaikan, kapan, di mana, dan apakah ada sumber berita yang bisa dipertanggungjawabkan,” kata Moeljadi saat diwawancarai, Jumat (20/11/2026).

Berdasarkan cek fakta Mafindo lewat TurnBackHoax dan ANTARA, narasi tersebut dinyatakan hoaks. Tidak ditemukan rekaman, pernyataan resmi, maupun pemberitaan kredibel yang membuktikan Zulhas pernah mengucapkan kalimat itu.

“Jangan hanya karena membaca satu kalimat yang viral, kemudian kita langsung menyimpulkan dan membangun penilaian terhadap seseorang,” tegas Moeljadi, yang juga Anggota DPRD Kota Mojokerto.

Ia menegaskan tidak bermaksud membatasi kritik. Menurutnya, kritik adalah bagian dari demokrasi.

“Rakyat punya hak untuk mengkritik. Pejabat publik juga harus terbuka terhadap kritik, karena tugas pemerintah adalah melayani masyarakat,” ujarnya.

Namun, kritik berbeda dengan penyebaran hoaks. Kritik harus berdasar fakta.

“Kalau ada kebijakan yang kurang tepat, silakan dikritik. Tetapi, kritiklah kebijakannya berdasarkan fakta, bukan dengan menyebarkan pernyataan yang tidak pernah disampaikan seseorang,” lanjutnya.

Moeljadi mengajak masyarakat menilai pemimpin dari rekam jejak dan hasil kerja. Ia mencontohkan produksi beras nasional 2025 mencapai 34,79 juta ton, naik dari 30,37 juta ton pada 2024. Pengadaan beras Bulog sepanjang 2025 mencapai 3,19 juta ton.

Pemerintah juga menyederhanakan tata kelola pupuk bersubsidi lewat Perpres Nomor 6 Tahun 2025 dan menurunkan HET pupuk bersubsidi 20 persen sejak Oktober 2025. Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Oktober 2026 tercatat 132,60 versi BPS.

Meski begitu, ia mengakui PR pangan masih banyak, mulai dari stabilitas harga, distribusi, hingga kesejahteraan petani.

“Jangan kemudian kita mengatakan semua sudah sempurna. Tentu masih ada kekurangan yang harus kita awasi dan evaluasi bersama,” katanya.

Ia menutup dengan pesan agar warga membiasakan cek dan ricek sebelum membagikan informasi.

“Demokrasi membutuhkan kritik yang berani, tetapi juga membutuhkan masyarakat yang jujur terhadap fakta. Jangan biarkan hoaks menggantikan akal sehat dan jangan biarkan fitnah menggantikan data,” pungkasnya.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *