Foto: Pengurus PPP dan PKB Kota Mojokerto usai penandatanganan nota koalisi dalam pilkada 2024.
Tagarterkini.com, Mojokerto — Dua partai berideologi Islam yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembagunan (PPP) Kota Mojokerto sepakat berkoalisi dalam Pilkada November 2024 mendatang. Dalam koalisi dua partai ini sepakat mengusung Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kota Mojokerto, Junaedi Malik sebagai calon Wali Kota Mojokerto 2024.
Untuk diketahui koalisi partai ini sudah cukup untuk mengusung calob walikota dan wakil walikota yakno total lima kursi legislatif. PKB sendiri dalam Pileg Februari lalu mampu meraup 4 kursi sedangkan PPP meraih satu kursi dewan, sehingga terpenuhi syarat koalisi yaitu 20 persen dari kursi di DPRD Kota Mojokerto.
Kesepatan koalisi ini ditandatangani setelah silaturahmi antara pengurus DPC PPP dan DPC PKB Kota Mojokerto dalam rangka komunikasi kerjasama politik dalam membangun koalisi Pilwali Mojokerto tahun 2024. Silaturahim digelar di Kantor DPC PPP Kota Mojokerto Kelurahan Kauman, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Senin (13/5/2024).
Ketua DPC PPP Kota Mojokerto, Mayor (Purn) Ruffis Baharudin mengatakan, silaturahmi antara PPP dan PKB bertujuan untuk menyambung tali silaturahmi demi tujuan terciptanya hubungan yang harmonis di Kota Mojokerto dengan harapan Kota Mojokerto bisa semakin maju ke depannya.
“Antara PPP dan PKB merupakan satu rumpun dan memiliki sebuah nafas demokrasi yang sama, di tengah pelaksanaan tahun politik sepertinya PPP dan PKB memiliki irama dan cara pandang yang sama. Keluarga besar PPP Kota Mojokerto sudah sepakat akan melangkah bersama PKB Kota Mojokerto dalam Pilwali Mojokerto tahun 2024,” ungkapnya.
Lebih lanjut Rufis mengatakan adanya kesamaan cara pandang terhadap kondisi Kota Mojokerto saat ini menjadi dasar utama terbentuknya koalisi antara PKB dan PPP dalam Pilwali Kota Mojokerto.
“Dasar kesamaan melihat kondisi Kota Mojokerto, sehingga terjalin koalisi ini,” katanya.
Rufis yang merupakan anggota DPRD Kota Mojokerto terpilih periode 2024-2029 ini menegaskan, jika ada warga asli Kota Mojokerto yang akan maju menjadi Wali Kota Mojokerto maka akan didukung.
“Marilah kita dukung jika ada warga asli Kota Mojokerto maju Pilwali Mojokerto, jangan memberikan prioritas yang lebih kepada warga luar Kota Mojokerto untuk memimpin Kota Mojokerto. Biaya politik Pilkada tidaklah murah, sebelum kita melangkah lebih jauh maka semua harus dihitung, biaya operasional untuk maju dalam Pilkada minimal Rp10 millyar,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPC PKB Kota Mojokerto, Junaedi Malik mengatakan, PKB Kota Mojokerto saat ini memiliki cara pandang bahwa untuk penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat Kota Mojokerto masih belum optimal dan perlu adanya kader partai dari PKB yang merubah aturan guna mensejahterakan masyarakat.
“Masih banyak progam kerja yang tidak tepat sasaran, dimana seharusnya sasarannya rakyat sejahtera dan progam-progam kerja harus pro rakyat namun kenyataannya selama ini hanya pro terhadap pembangunan fisik dan pembangunan fisik tidak berguna bagi masyarakat,” katanya.
Menurutnya, banyak progam gagal yang dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya seperti Rest Area Gunung Gedengan, Skywalk dan Pasar Ketidur, jumlah anggaran yang diberikan sangat besar. Namun bangunan tersebut dinilai tidak berguna atau bangunan fisiknya tidak berdaya guna bagi masyarakat.
“Kondisi Kota Mojokerto kini sedang tidak baik-baik saja,” pungkasnya.
