Tagarterkini.com, Mojokerto — Salah satu inovasi unggulan Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari yakni inovasi Lakon Kumis Mas Gege mendapat support Bagian Hukum Sekdakot Mojokerto.
Inovasi yang merupakan akronim dari Layanan Konsultasi Hukum Gratis Masyarakat Gunung Gedangan ini menjadi wadah bagi warga untuk berkonsultasi terkait beragam permasalahan hukum tanpa dipungut biaya. Tidak hanya membuka konsultasi, program ini juga memberi pendampingan hukum hingga proses di meja persidangan. Inovasi Lakon Kumis Mas Gege merupakan inovasi unggulan yang kini kembali masuk sebagai nominator pada ajang Inovative Government Award (IGA) pada tahun 2024.
Inovasi Lakon Kumis Mas Gege merupakan hasil kombinasi dari tiga program. Meliputi program kelurahan sadar hukum, pendidikan, dan pelatihan parelegal, serta pos bantuan hukum kelurahan. Lakon Kumis Mas Gege buka rutin setiap seminggu sekali di kantor Kelurahan Gunung Gedangan.
Kabag Hukum Agus Triyatno mengatakan pihaknya sangat mendukung program Lakon Kumis Mas Gege yang sejalan dengan program bagian hukum yang memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat Kota Mojokerto.
“Inovasi Kelurahan Gunung Gedangan ini sangat positif, berdampak bagi masyarakat. Sejalan juga dengan program bagian hukum,” katanya.
Pihaknya lanjut Agus memberikan apresiasi dan dukungan penuh pada program inovasi yang masuk sebagai nominator pada ajang Inovative Government Award (IGA) pada tahun 2024.
Sementara itu, Lurah Gunung Gedangan Andika Dewantara menambahkan, dengan berkerja sama dengan organisasi bantuan hukum LPPA Bina Annisa, Lakon Kumis Mas Gege telah melayani berbagai penanganan hukum. Antara lain terkait kekerasan pada perempuan dan anak, hak waris, dan permasalahan hukum lainnya. ’’Banyak masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya inovasi Lakon Kumis Mas Gege ini. Alhamdulillah dari 2022 hingga 2024 ini telah berhasil menyelesaikan 65 kasus,’’ jelasnya.
Di samping itu, tutur Andika, Lakon Kumis Mas Gege juga diharapkan bisa mempermudah akses dan informasi terkait dengan hukum bagi masyarakat. Termasuk memberikan edukasi hukum, sosialiasi, hingga pendampingan hukum ringan bagi warga. ’’Utamanya bagi masyarakat dengan keterbatasan kemampuan ekonomi,’’ tandasnya.
