Terbukti Jadi Pengurus Parpol, Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Dilaporkan ke Bawaslu

KIPP Mojokerto, Bawaslu Mojokerto
Ketua KIPP Mojokerto Ahmad Nuruddiyan saat melapor ke Bawaslu

Tagarterkini.com | Mojokerto – Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Rendy Oky Saputra dilaporkan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) ke Bawaslu karena diduga menjadi salah satu pengurus Partai Politik (Parpol).

Didampingi salah satu anggotanya, Ketua KIPP Kabupaten Mojokerto Ahmad Nurudiyan tiba di Kantor Bawaslu Kabupaten Mojokerto pada Selasa (25/6/2024) sekitar pukul 14.10 WIB.

Keduanya disambut Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Dody Faizal dan Komisioner Bawaslu Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Aris Fahrudin Asy’at.

“Kedatangan kami ke sini (Bawaslu) untuk melaporkan salah satu anggota Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto periode 2024-2029 yang didapati masuk pengurusan partai politik,” ucap Ketua KIPP Kabupaten Mojokerto Ahmad Nurudiyan.

Menurutnya, nama Rendy tercatat dalam SK PAC Gerindra Ngoro sebagai sekretaris partai. Tak hanya itu, dalam situs Infopemilu.kpu.go.id Rendy masih tercatat sebagai pengurus partai Gerindra.

“KPU kan penyelenggara pemilu, jika komisionernya anggota parpol yang notabenenya peserta pemilu tentu akan mencederai pemilu itu sendiri,” tuturnya.

Dalam laporannya, KIPP melampirkan sejumlah barang bukti. Diantaranya, salinan surat keputusan KPU nomor 708 tahun 2024, salinan SK DPC Gerindra nomor JR-29/07-0016/Kpts/dpc-gerindra/2022.

Kemudian, halaman website info pemilu dengan link https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Kabko_pemutakhiran_parpol/kabko_parpol/10/3516, salinan UU no 7 tahun 2017 dan salinan PKPU no 4 tahun 2023.

“Harapannya dengan kebijaksanaannya, Bawaslu Kabupaten Mojokerto bisa menindaklanjuti laporan kami,” tukas Nurudiyan.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Dody Faizal menuturkan jika pihaknya telah menerima laporan yang disampaikan KIPP.

“Karena tugas dari Bawaslu menerima semua laporan yang disampaikan ke kami,” ucapnya.

Ia melanjutkan untuk langkah selanjutnya, Bawaslu akan melakukan kajian formil dan materil atas laporan yang disampaikan. Sembari menunggu pengkajian itu, Bawaslu meminta agar KIPP melengkapi data dan dokumen penunjang.

“Kita akan melakukan kajian apakah penanganan laporan ini menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Mojokerto atau lembaga lain,” pungkasnya. (Diy)

Berita Terkait

Menarik Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terpopuler

No Content Available