Audensi PKL Modongan dengan Pemkab Mojokerto, PKL Dijanjikan Lahan Relokasi oleh Pemdes

 

 

 

FOTO: Kuasa Hukum PKL Modongan saat audensi.

Tagarterkini.com, Mojokerto — Paguyupan PKL Jogo Kali Modongan audensi dengan Bupati Mojokerto terkait dealine pembongkaran lapak. Puluhan PKL meminta disediakan lahan relokasi sebelum ada tindakan pembongkaran yang di lakukan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Alam Pemprov Jatim.

Kuasa hukum paguyuban PKL Jogo Kali Modongan, Mujiono dari Kantor Firma Hammurabi & Partner, perwakilan PKL Modongan melakukan audensi yang ditemui oleh Plt Asisten 1 bidang perekonomian dan pembanguan Ardi Septianto, Kadis PUPR Kabupaten Mojokerto Renaldy Rizal Sabirin, Kabid Kastra Bakesbangpol Roul Amrulloh, Satpol PP, Camat Sooko dan Sekdes Modongan.

“Ini demi kemanusian. Sediakan lahan relokasi, beri PKL kepastian lahan relokasi. Disana banyak orang mengantungkan hidup dimana hati nurani pemerintah,” kata Ujek sapaan akrab Mujiono, usai audensi, Senin (31/7/2023).

Ujek menjelaskan sebanyak 42 dari 87 PKL Modongan memutuskan langkah audensi dengan bupati ini menindaklanjuti hasil rapat dengar pendapat (RPD) dengan dewan, dengan kesepakatan tidak ada pembongkaran terhadap bangunan yang berdiri di sepadan sungai Cipadan, Modongan sebelum pemdes atau pemkab menyediakan lahan untuk relokasi PKL.

“Namun, dilapangan berbeda, karena sampai saat ini antara PKL dengan pihak desa belum ada pertemuan terkait relokasi,” tuturnya.

Lebih lanjut Ujek menuturkan, bahwa langkah pembongkaran tersebut adalah langkah pemaksaan kehendak atau kesewenang-wenangan terhadap para PKL, karena belum ada kejelasan relokasi tapi sudah bakal melakukan pemerataan bangunan.

“Para PKL Modongan ini berharap diajak ngomong untuk relokasi, kalau relokasi ada lahan yang disediakan,” tegasnya.

Ujek juga menyampaikan, wacana pembongkaran bangunan milik PKL di Modongan juga mendapat perhatian dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur.

“Besok kami (PKL) diundang untuk audensi bersama Komisi D DPRD provinsi Jawa Timur, dan kami berharap normalisasi sungai Cipadan tidak mengorbankan para PKL,” imbuhnya.

Sementara itu, Plt Asisten I, Ardi Septianto usai audensi mengatakan bahwa terkait masalah PKL Modongan, pemerintah desa telah menyiapan lahan untuk relokasi bagi para PKL di Modongan.

“Itu langkah responsif dari pihak desa yang sudah menyiapkan lahan untuk dipakai bagi para PKL dan tinggal teknisnya,” katanya.

“Agar dalam pemakaian lahan TKD sesuai dengan aturan desa akan didampingi camat dalam proses pelaksanaanya, dan teknisnya nanti desa bisa kordinasi dengan DPMD,” tambahnya.

Berita Terkait

Menarik Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terpopuler

No Content Available