DPD PKS Kota Mojokerto: Kebijakan Menaikan Harga BBM Melukai Masyarakat Kecil

Foto: Ketua DPD PKS Kota Mojokerto, Budianto

Tagarterkini.com, Mojokerto – Pemerintah pusat telah memutuskan menaikan harga BBM. Kebijakan itu lantas mendapat tentangan dari berbagai pihak mulai masyarakat, mahasiswa hingga elemen partai politik.

Penolakan kenaikan harga BBM juga dilontarkan DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Mojokerto yang menilai kebijakan itu sangat melukai masyarakat kecil.

Ketua DPD PKS Kota Mojokerto, Budianto mengatakan beban masyarakat semakin pelik, usai merasakan badai covid-19 dan kenaikan harga minyak goreng. Kini masyarakat harus dihadapkan lagi dengan harga barang melambung tinggi akibat kenaikan harga BBM.

“Kebijakan pemerintah menaikan BBM melukai masyarakat kecil, karena bangsa ini baru saja mengalami krisis akibat covid ditambah dengan harga minyak goreng yang tak terkendali, kini harus menanggung kenaikan harga-harga akibat naiknya harga BBM,” jelasnya, Rabu (7/9/2022).

Menurutnya kenaikan harga BBM akan berdampak pada semua sektor termasuk kenaikan tarif angkutan umum khususnya angkutan darat tidak bisa dihindari karena kenaikan harga BBM.

“Dan ini juga akan mendongkrak kenaikan harga barang. Karena itu, sejak awal PKS menolak kenaikan harga BBM. Tapi, karena sudah dinaikkan, maka pemerintah harus bertanggung jawab dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat sebelum menyetujui berapa besaran kenaikan tarif angkutan umum,” tegasnya.

Lebih lanjut Budianto mengatakan, masyarakat butuh waktu untuk kembali menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti saat ini, pertumbuhan ekonomi akan melambat, kemiskinan dan pengangguran akan meningkat.

“Bahwa dampak kenaikan BBM tidak bisa selesai hanya dengan memberikan BLT ke masyarakat. BLT (Bantuan Langsung Tunai,red) hanya sementara tapi kenaikan harga akibat naiknya harga BBM permanen. Momennya sangat tidak pas, ketika perekonomian sedang bergerak pada pemulihan, bukan distimulus tapi malah dihambat, kebijakan yang kontraproduktif,” urainya.

Sebelumnya, Ratusan mahasiswa di Kota Mojokerto mengelar unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di depan kantor DPRD Kota Mojokerto Rabu (7/9/2022). Aksi yang diwarnai bakar ban ini sempat berlangsung panas. Ratusan mahasiswa sempat bersitegang memaksa masuk gedung dewan.

Dalam orasinya, massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Mojokerto menuntut pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM. Mereka meminta DPRD Kota maupun Kabupaten Mojokerto untuk mengusulkan pencabulan kebijakan tersebut karena dinilai telah memberatkan masyarakat.

“Khususnya kelas bawah, pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19,” lontar salah satu perwakilan mahasiswa.

Selain itu, mereka juga mendorong Pemkot Mojokerto mengeluarkan regulasi terkait pengendalian inflasi imbas kenaikan harga BBM. Sejumlah perwakilan dewan dan pemkot keluar gedung menemui para mahasiswa.