Warga Terlantar Tunggu Jatah Migor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Sejumlah warga terlihat duduk-duduk menunggu jatah migor

Tagarterkini.com, MOJOKERTO – Operasi minyak goreng yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto di Rest Area Gunung Gedangan diserbu warga. Tak sedikit masyarakat yang rela mengantri lama hingga berjam-jam demi medapatkan Minyak Goreng dengan harga murah.

Pantauan di lokasi pada Jum’at (18/2/2022) sekitar pukul 13.45, terlihat warga duduk-duduk menunggu dipanggil untuk mendapatan minyak goreng dengan harga murah.

Menurut keterangan salah satu warga yang mengantri di lokasi Rest Area, dirinya sudah datang sejak pukul 12.30 WIB lebih. Namun, hingga pukul 14.30 WIB dirinya belum juga dipanggil.

“Habis Jumatan saya kesini tapi belum dipanggil, malah ada yang datang jam 09.00 WIB belum dipanggil,” ucap salah satu warga yang tidak ingin disebut namanya.

Sejumlah warga terlihat duduk-duduk menunggu jatah migor

Warga kelurahan Meri ini juga mengatakan, jika pagi tadi kerumunan lebih parah. Dirinya juga mempertanyakan prokes. “Ini tadi sudah mending mas, pagi tadi lebih parah. Katanya harus taat prokes tapi ya membludak,” paparnya.

Dirinya juga menjelaskan, untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga murah ini dirinya sudah menyerahkan Kartu Keluarga (KK) ke desa untuk didata. Selanjutnya pihak pemerintah desa menyerahkan data tersebut ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopukmperindag).

“Cuman ada masyarakat yang datang sendiri ke sini dengan bawa KK,” jelasnya.

Kepala Bidang Perdagangan Diskopukmperindag Kota Mojokerto, Ganes Kresnawan mengatakan, dalam operasi pasar kali ini, pihaknya sudah menyiapkan dua paket, yakni kemasan 18 liter untuk UMKM dan kemasan satu sampai dua liter untuk masyarakat umum.

“Kami menyiapkan sebanyak 31 ribu liter minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Mojokerto,” jelasnya.

Sementara itu, membludaknya massa dalam operasi minyak goreng ini mendapat sorotan dari pihak legislatif. Seperti yang disampaikan Ketua Komisi 3 DPRD Kota Mojokerto, Agus Wahyudi Utomo yang menganggap proses pembagian minyak goreng yang kurang tersistem.
“Harusnya ada nomor urut sehingga warga tidak terlantar,” sesalnya.

Tidak hanya itu, politisi golkar ini juga menyoroti pelaksanaan prokes dalam kegiatan tersebut.
“Dinas terkait juga harus memperhatikan prokes,” tandasnya.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Share :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Berita Terkait

Menarik Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terpopuler

%d blogger menyukai ini: