Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi PT BPRS Kota Mojokerto Senilai 50 Miliar

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
BPRS
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto

 

Tagarterkini.com, Mojokerto Kota – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto tengah mengusut dugaan korupsi Window Dressing pembiayaan-pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto. Dari hasil audit yang diperoleh penyidik, dugaan kerugain negara dari mencapai Rp 50 miliar.

“Window Dressing merupakan tindakan pemolesan laporan keuangan agar tampak seolah-olah menampilkan kinerja yang baik,” ucap Kepala Seksi (Kasi) Intelejen Kejari Kota Mojokerto Ali Prakosa, Selasa (8/2/2022).

Ali juga menjelaskan, penanganan kasus ini diawali dengan penhayaan informasi dan data (survelans) yang dilakukan sejak pertengahan bulan September 2021.

“Setelah itu dilakukan penyelidikan dengan landasan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print-02/M.4.5.47/Fd.1/10/2021 pada tanggal 05 Oktober 2021,” paparnya.

BPRS
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto

Dari penyelidikan tersebut, Ali menyimpulkan jika ada dugaan korupsi di PT BPRS sehingga perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan.

“Guna mengusut tuntas dugaan korupsi ini, Kepala Kejari Kota Mojokerto mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dengan nomor : Print-02/M.5.47/Fd.1/11/2021 tanggal 10 November 2021,” jelasnya.

Usai mengumpulkan beberapa barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi, Ali Prakosa melanjuttkan, hasil audit didapati dugaan kerugian negara senilai Rp 50 miliar. Bahkan, kasus ini diduga melibatkan internal BPRS Kota Mojokerto dan swasta dalam berbagai pembiayaan yang berbeda-beda.

“Dari hal itu penyidikan dilakukan secara bertahap dan terpisah,” ucapnya.

Ali Prakosa juga mengimbau kepada pihak-pihak yang menikmati hasil korupsi dari pembiayaan yang macet segera memenuhi tanggungjawabnya dan beriktikad baik.

“Selama proses hukum berlangsung, demi kemanfaatan, Kajari Kota Mojokerto menekankan agar pihak-pihak yang menikmati atau mengemplang pembiayaan dari BPRS Kota Mojokerto, namun macet, beritikad baik segera memenuhi tanggung jawabnya,” tegas Ali.

Ia juga berharap, melalui penegakkan hukum, nantinya BPRS Kota Mojokerto kembali dapat diselamatkan dan berkembang guna mendukung pembangunan perekonomian masyarakat. (diy)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Share :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Berita Terkait

Menarik Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terpopuler

%d blogger menyukai ini: