Tagarterkini.com, MOJOKERTO – Pengangkatan Teguh Gunarko menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mojokerto dipermasalahkan LSM Tekad Masyarakat Berantas Korupsi (TEMBAK). Mereka menggelar audiensi dengan DPRD Kabupaten Mojokerto, Rabu (19/01/2021).
Dalam audiensi yang digelar di Gedung DPRD Jalan R.A Basoeni Sooko ini LSM Tembak menyatakan Mosi Tidak Percaya kepada Bupati Mojokerto Ikfina Fatmawati. Pasalnya, Ikfina mengangkat Teguh Gunarko sebagai Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mojokerto yang dinilai telah cacat hukum dan melanggar undang-undang.
Ketua LSM TEMBAK Mahrodji Mahfud mengatakan, bahwa diangkatnya Teguh Gunarko untuk mengisi lowongan jabatan tinggi Sekdakab Mojokerto tersebut terkesan seperti by design.
“Teguh ini tidak layak, karena track recordnya pernah melanggar hukum, apa Bupati pura-pura nggak tau, kalau seharusnya di Tahun 2014 Teguh Gunarko masuk penjara dan dipecat dari PNS,” ucapnya.
Mahrodji menjelaskan bahwa Teguh Gunarko pernah digugat oleh jaksa penuntut umum ke PN Tipikor Surabaya pada 27 September 2011 atas kasus dugaan korupsi.
“Teguh ditahan selama 7 bulan pada proses hukum terebut,” Mahrodji menjelaskan.
Tak hanya itu, dalam audiensi kali ini Mahrodji menyebut bahwa Bupati Mojokerto Ikfina Fatmawati adalah Bupati Boneka dan membohongi publik.
Hal ini merujuk pada pengakuan Bupati yang mengatakan suaminya yakni Mustofa Kamal Pasa (MKP) diawasi ketat di LP. namun dalam dugaan Mahrodji MKP kerap video call dengan untuk melakukan koordinasi.
“Seminggu 3x kroninya membesuknya dan melakukan meeting. Dirinya memberikan komando dan arahan kepada kroni-kroninya,” tandanya.
Sementara itu, Waki Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Subandi mengatakan, pihaknya sangat terbuka untuk menerima tuntutan serta masukan yang telah disampaikan oleh LSM.
Dirinya juga sudah mencatat semua tuntutan dalam audiensi kali ini dan akan segera ditindaklanjuti.
“Kami menerima 100% apa yang saudara-saudara sampaikan hari ini, semua masukan dan kritikan akan kami catat dan segera kami sampaikan,” ucapnya.
Politisi partai Golkar ini juga akan meneruskan semua tuntutan untuk segera dirapatkan dengan pihak terkait.
“Materi ini akan kita rapatkan sengan para pimpinan dewan setelah itu baru kita ambil langkah selanjutnya,” pungkasnya
