Dewan Kritik Dispertan Kabupaten Mojokerto Atas Kelangkaan Pupuk Subsidi

Foto : petani saat memupuk padi disaat pupuk langka

Tagarterkini.com, Mojokerto – DPRD Kabupaten Mojokerto menyoroti kinerja Dinas Pertanian atas kelangkaan pupuk bersubsidi di wilayah Mojokerto. Ironisnya, kelangkaan itu terjadi hampir setiap musim tanam. Wakil rakyat menilai ada Dinas Pertanian tak serius menyelesaikan masalah klasik ini.

Kritik dilontarkan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto, Abdul Hakim. Ia menilai penyusunan alokasi pupuk melalui sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (e-RDKK) yang dilakukan Dinas Pertanian tidak optimal.

“Harus ditingkatkan (penyusunan e-RDKK) karena masih banyak petani dan poktan (kelompok tani) yang masih belum merasakan (pupuk bersubsidi),” katanya, Rabu (1/12/2021).

Lebih lanjut, Hakim juga mengatakan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi harusnya tepat sasaran dan megutamakan petani kecil.
“Jangan sampai orang yang punya lahan puluhan hektar menggunakan pupuk bersubsidi semua,” tegas politisi dari fraksi PKB.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Nurul Istiqomah mengaku jika kelangkaan pupuk di Mojokerto disebabkan alokasi Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (e-RDKK) dari Dinas Pertanian tidak dicukupi oleh pusat. “Alokasi pupuk di RDKK yang diajukan tidak dicukupi oleh pusat sehingga terjadi kekurangan pupuk,” ucapnya singkat.

Terpisah, Kasi Pupuk dan Pestisida (Disperta) Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Syaifudin mengatakan, pemerintah pusat hanya memenuhi 77 persen dari yang diajukan Disperta melalui sistem RDKK. Itupun zatah dosis pupuk juga dipangkas.

“Yang kami ajukan melalui e-RDKK sekitar 66.207 ton cuman tidak dipenuhi. Itupun ada yang dipangkas dosisnya, seperti pupuk urea yang awalnya perhektar dapat 300 kg sekarang hanya 150 kg,” ucapnya.

Saat ini, dinas pertanian masih berupaya untuk mendapatkan stok pupuk bersubsidi tambahan dari Pemerintah Provinsi. Selain itu, disetiap kios pertanian juga ditambah alokasi pupuk non subsidi sebagai alternatif pupuk subsidi yang masih langka.

“Sudah kita ajukan ke Provinsi untuk penambahan stok pupuk bersubsidi, kita juga menambah stok pupuk non subsidi di setiap kios. Hanya saja pupuk non subsidi harganya lebih mahal, sejak bulan Juli lalu juga harganya naik,” pungkasnya.